Hukuman Membuang Sampah Sembarangan di Indonesia, Jepang dan Singapura


Hukuman Membuang Sampah Sembarangan di Indonesia, Jepang dan Singapura image

INDONESIA

Did You Know?

Salah satu penghasil sampah terbesar ialah rumah tangga. Indonesia memiliki total desa atau kelurahan sebanyak 84.316, di mana angka ini turut menunjukkan tingginya jumlah keluarga yang ada. Sehingga, semakin tinggi jumlah keluarga, semakin banyak pula sampah yang dihasilkan.

Tahun 2018, Hanya 15% masyarakat Indonesia yang membuang sampah di tempatnya. Sisanya, 65% membuang sampah ke lubang galian atau membakarnya, 12% membuang sampah di sungai atau laut, 1% membuang sampah di got atau selokan, dan 7% lainnya. Hal ini menandakan masih minimnya kesadaran masyarakat Indonesia terhadap pengelolaan sampah serta kurang tegasnya pemerintah dalam menegakkan aturan yang ada.

 

Aturan Pengelolaan Sampah

Pada dasarnya, hukuman buang sampah sembarangan yang berlaku berbeda tiap daerahnya. Hal ini dikarenakan pemerintah pusat memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk menetapkan sanksi yang sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat di wilayahnya. Meski tujuannya sebenarnya baik, hal ini menimbulkan kebingungan ke masyarakat karena informasi yang tidak konsisten. Misalnya, di DKI Jakarta saja sanksi buang sampah sembarangan adalah IDR 500,000. Sedangkan, membuang sampah sembarangan di Surabaya dapat dikenakan denda hingga IDR 750,000.

 Sampah Berserakan Di Pinggir Jalan Raya Cijoho Warungkondang

Sampah berserakan di pinggir Jl. Raya Cijoho Warungkondang April 2018

Regulasi Pengelolaan Sampah Indonesia Berdasarkan UU

Berdasarkan UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah Pasal 29 ayat 1, setiap orang dilarang:

a. Memasukkan sampah ke dalam wilayah NKRI;

b. Mengimpor sampah;

c. Mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun;

d. Mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran atau perusakan lingkungan;

e. Membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan;

f.  Melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir;

g. Membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.

 

Selanjutnya, pada UU No. 18 Tahun 2008 BAB XV khususnya Pasal 39 dan Pasal 40 turut menjelaskan tentang ketentuan pidana bagi pelanggar hukum pengelolaan sampah.  Di antaranya:

1. Setiap orang yang memasukkan atau mengimpor sampah rumah tangga ke wilayah NKRI akan dipenjara selama 3 - 9 tahun atau denda sebesar Rp. 100 juta - Rp. 3 miliar rupiah.

2. Setiap orang yang memasukkan atau mengimpor sampah spesifik ke wilayah NKRI akan dipenjara selama 4 - 12 tahun atau denda sebesar Rp. 200 juta - Rp. 5 miliar rupiah.

3. Pengelola sampah yang tidak mengikuti prosedur atau standar dan norma, yang mengakibatkan gangguan kesehatan masyarakat hingga pencemaran lingkungan, akan dipenjara selama 4 - 10 tahun atau denda sebesar Rp. 100 juta - Rp. 5 miliar rupiah.

 

  If you won’t live in any junkyard, don’t make the earth become one.







Singapura

Singapura merupakan salah satu negara yang disiplin terkait kebersihan, terlihat dari tidak adanya orang yang merokok atau membuang sampah sembarangan. Terdapat beberapa faktor pendukung terjaganya kebersihan di Singapura, di antaranya:

 

1. Larangan permen karet, hingga membuang sampah sembarangan

Seringkali ditemukan fasilitas umum yang dikotori bekas permen karet, Pemerintah Singapura pun mengeluarkan kebijakan pelarangan mengunyah permen karet. Hal ini dipertegas dengan adanya sensor pendeteksi permen karet di Bandar, Pelabuhan, maupun MRT.

Selain itu, Pemerintah Singapura juga memberlakukan denda 500 dollar, bagi mereka yang membuang sampah sembarangan dalam skala kecil. Seperti bungkus permen atau struk belanja. Sedangkan, pembuang sampah sembarangan dengan skala lebih besar, seperti bungkus makanan, akan dibawa ke pengadilan, lalu dihukum kerja sosial selama 12 jam. Di mana mereka akan diberikan seragam berwarna hijau menyala dan membersihkan tempat yang ramai pengunjung, agar mereka merasa malu dan jera.

Namun, dalam hal ini pemerintah turut berupaya untuk mencegah seseorang membuang sampah sembarangan dengan menyediakan tempat sampah yang mudah ditemukan di setiap jarak 1 km.

 

Singapore banning chewing gum, particularly in public places.




2. Penegakkan hukum yang konsisten dan pengawasan yang ketat

Tidak hanya sekadar hukum tertulis, tapi aturan yang ada ditegakkan secara konsisten dan tegas oleh Pemerintah Singapura. Selain itu, Singapura juga memasang CCTV di tiap sudut kota. Selain memudahkan dan meningkatkan keketatan pengawasan, penggunaan CCTV juga menghemat tenaga manusia.

 

3. Tingginya kesadaran masyarakat

Pemerintah telah menanamkan pemahaman pada masyarakat bahwa Singapura memiliki wilayah yang terbatas dan minimnya SDM. Pemerintah Singapura pun membentuk kebijakan-kebijakan agar tercipta lingkungan yang baik dan bersih meski dengan lahan yang sempit. Sehingga, masyarakat tak punya pilihan selain mengikuti regulasi pemerintah.

 

Jepang

Berbeda halnya dengan Singapura, kita akan jarang menemukan tempat sampah di Jepang. Meski begitu, kita pun tidak akan menemukan sampah yang berserakan di sepanjang jalan. Hal ini didukung oleh beberapa faktor, di antaranya:

 

1. Aturan pengelolaan sampah

Di Jepang, bagi individu yang membuang sampah secara sembarangan atau ilegal akan dikenakan hukuman 5 tahun penjara atau denda 10 juta yen atau setara 92.100 dollar. Sedangkan perusahaan mendapat denda 100 juta yen atau setara 921.000 dollar apabila membuang limbah industri secara ilegal.

 

Sejak tahun 1991, di Jepang telah disahkan Undang-Undang Law for Promotion of Utilization of Recycled Resources, yakni tentang daur ulang wadah atau kemasan makanan, dan lainnya. Di mana konsumen wajib untuk memilah sampah botol PET (Polyethylene Terephthalate), botol kaca, serta kaleng baja dan aluminium. Lalu, perusahaan terkait juga diwajibkan mengumpulkan dan memakai kembali wadah dari produknya. 

 

Guna menegakkan aturan yang berlaku, Pemerintah Jepang telah mensosialisasikan kebijakan pengelolaan sampah terhadap masyarakat. Di mana terdapat aturan yang mengharuskan masyarakat untuk membersihkan sampah kemasan hingga membungkus sampah sesuai dengan jenisnya. Selain itu, terdapat pula jadwal pembuangan sampah berdasarkan jenisnya, yang mana apabila jenis sampah tidak sesuai dengan harinya, maka sampah tidak akan diangkut.

 

2. Pengelompokkan dan jadwal pembuangan sampah yang jelas

a. Moeru Gomi, yaitu sampah yang dapat dibakar. Seperti, sampah dapur, sisa makanan, ranting pohon, daun, rumput, kembang api, sumpit, hingga puntung rokok. Jenis sampah ini dapat dibuang dua kali dalam seminggu. 

 

b. Moenai Gomi, yaitu sampah yang tidak dapat dibakar. Seperti, besi, kaca, karet, plastik, baterai, kawat, gabus, hingga keramik. Jenis sampah ini dapat dibuang seminggu sekali.

 

c. Shigen Gomi, yaitu sampah yang dapat didaur ulang secara langsung oleh perusahaan terkait. Seperti, pakaian, kertas bekas, botol PET, kaleng minuman, dan lainnya. Jenis sampah ini dapat dibuang seminggu sekali.

 

d. Okina Gomi, yaitu sampah yang berukuran besar, umumnya barang elektronik. Seperti, komputer, televisi, mesin cuci, kulkas, AC, mesin jahit, kipas angin, dan lainnya. Berbeda dengan jenis sampah lainnya, untuk membuangnya perlu untuk menghubungi kantor bagian pengumpulan sampah yang terdapat di buku panduan. Di mana, dikenakan biaya bergantung jenis barangnya. Contohnya, mesin cuci sebesar 2520 yen, dan seterusnya.

 
Jepang memiliki tong sampah publik yang mendetail, mendorong masyarakat untuk mensortir sampah mandiri dan mempermudah & mempercepat proses daur ulang bagi pihak terkait selanjutnya


Did You Know?

Tokyo sempat mengalami penurunan jumlah sampah secara signifikan per tahunnya. Hal ini terjadi karena upaya pemerintah dan masyarakat dalam mengelola sampah. Pemilahan sampah berdasarkan jenisnya, penjadwalan pembuangan sampah, hingga tegasnya hukuman bagi pelanggar aturan, adalah beberapa langkah yang secara konsisten diterapkan di Jepang.

 

Selain itu, kebijakan pengelolaan sampah di Jepang tidak sepenuhnya diatur oleh pemerintah pusat. Melainkan, pemerintah daerah turut dilibatkan karena dianggap sebagai pihak yang bersinggungan dengan masyarakat.

 

Apakah Hukum di Indonesia Sudah Tegas?

Sering ditemukan beberapa oknum tidak bertanggung jawab yang membuang sampah sembarangan. Namun, pemerintah pun masih saja belum tegas dalam menegakkan aturan membuang sampah. Selama ini, pemerintah menyelesaikan masalah ini dengan cara kekeluargaan, memberikan denda yang tidak seberapa, hingga tidak ada tindakan sama sekali.

 

Hal ini telah beberapa kali terjadi. Seperti kasus pembuang sampah sembarangan di Kalimalang, Bekasi, Jawa Barat pada Oktober 2020. Melalui video yang sempat viral di media sosial, terbukti pelaku membuang sampah sembarangan di depadan Jalan Raya Inspeksi Kalimalang. Setelah mengikuti proses hukum, pelaku dikenakan denda sebesar 2 juta rupiah. Tentu, angka ini masih terbilang kecil jika dibanding denda yang tertera pada UU No. 18 Tahun 2008 BAB XV khususnya Pasal 39 dan Pasal 40, serta denda yang diterapkan di Jepang dan Singapura. Sehingga, kecil kemungkinan memberi efek jera bagi pelaku maupun masyarakat lainnya.

 

Di Yogyakarta, sempat ditemukan pembuang sampah sembarangan di sungai sekitar Stadion Sultan Agung pada 15 Maret 2021. Pemerintah setempat memilih jalan kekeluargaan untuk menyelesaikan masalah ini. Pelaku diproses oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul. Pada akhirnya, pelaku diedukasi, lalu meminta maaf, serta membuat surat pernyataan.

 

Selain masyarakat, bahkan oknum polisi hingga petugas pos ditemukan sempat membuang sampah sembarangan. Keduanya terbukti membuang sampah sembarangan lewat sebuah video yang viral di media sosial sekitar tahun 2018. Pemerintah yang semestinya memberikan contoh justru melakukan kesalahan yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa penegakkan hukum di Indonesia masih jauh dari kata tegas. 

 

Apa Yang Harus Diperbaiki?

 

Apabila dibanding dengan negara maju lainnya, pengelolaan sampah di Indonesia dinilai masih belum baik. Meski edukasi tentang mengelola sampah sudah banyak dilakukan. Namun, fasilitas atau infrastruktur yang ada belum memadai serta aturan yang ditegakkan secara tegas.

 

Menurut, Bijaksana Junerosano, CEO dan Founder Waste4Change, aturan tentang pengelolaan sampah memang sudah ada, tapi belum disertai penegak hukum yang tegas. Faktanya, sebagian besar orang tidak membuang sampah sembarangan karena takut akan denda yang akan didapat. Sebagaimana yang sudah diterapkan di Jepang dan Singapura. Sehingga dibutuhkan adanya tindakan tegas dari pemerintah bagi pelanggar aturan.

 

Selain hukum yang belum tegas, di Indonesia, tong sampah masih sulit ditemukan di tempat-tempat rawan orang membuang sampah. Hal inilah yang membuat masyarakat sulit untuk membuang sampah pada tempatnya. Alhasil, mereka membuangnya sembarangan. 

 

Selain penyediaan tempat sampah yang mudah ditemukan, hal ini juga harus diiringi dengan adanya tempat sampah yang memilah sampah berdasarkan jenisnya. Seperti, sampah organik dan anorganik yang dipisahkan. Hal ini bertujuan untuk memudahkan pengelolaan sampah selanjutnya, yakni proses daur ulang. Sudah semestinya bagi pemerintah untuk mempertegas hukum serta melakukan pengadaan fasilitas pengelolaan sampah yang memadai. 

 

What Can We Do?

  1. Memilah dan membungkus sampah berdasarkan jenisnya sebelum membuangnya

  2. Membersihkan wadah kemasan makanan agar bisa didaur ulang

  3. Mengurangi konsumsi makanan berkemasan, beralih pada memasak sendiri

  4. Mengurangi penggunaan plastik ketika berbelanja, beralih membawa tas sendiri

  5. Taat pada perundang-undang tentang pengelolaan sampah. Seperti, tidak mengubur atau membakar sampah, tidak membuang sampah di sungai atau laut, dan lainnya.

Source:

kkp.go.id; lokadata.id; xinhuanet.com; jpss.jp; cnnindonesia.com

 

This article is written by E.J. Syamsy


Related Post